Artikel ini dari KMR Konsultan merangkum kategori yang diperpanjang, kategori yang tidak berubah, dan langkah persiapan yang dapat dimulai sekarang.
Apa yang Dimaksud dengan Perpanjangan Penahapan Wajib Halal?

Penahapan wajib halal adalah jadwal bertahap yang menentukan kapan setiap kategori produk dan jasa wajib bersertifikat halal. Jadwal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Menurut pemberitaan Halal Review, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa penyesuaian jadwal ini dituangkan dalam perubahan atas PP tersebut, khususnya Pasal 160 dan Pasal 161. Pemerintah menyebut keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan evaluasi dan masukan asosiasi dunia usaha serta kesiapan ekosistem halal nasional.
Kategori yang Diperpanjang hingga Oktober 2028
Berikut ringkasan perubahan jadwal berdasarkan sumber yang kami periksa.
| Kategori | Ketentuan Jadwal |
|---|---|
| Usaha mikro dan kecil (UMK): makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan | Masa penahapan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028 |
| Jasa terkait pangan (selain jasa penyembelihan) | Kewajiban mulai berlaku 18 Oktober 2028 |
| Produk impor: makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan | Kewajiban dimulai 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal |
| Obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan sejumlah barang gunaan | Masa penahapan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028 |
Apakah Semua Kategori Diundur ke 2028?
Tidak. Perpanjangan hingga 2028 tidak berlaku untuk semua kategori.
Mengutip pemberitaan Pontianak Post yang bersumber dari BPJPH, beberapa ketentuan tetap berjalan:
- Obat bebas dan obat bebas terbatas mengikuti jadwal hingga 17 Oktober 2029.
- Obat keras, kecuali psikotropika, mengikuti jadwal hingga 17 Oktober 2034.
- Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari pelaku usaha menengah dan besar tidak mengalami perubahan penahapan.
Karena itu, jangan menyimpulkan jadwal usaha Anda hanya dari judul berita. Periksa kategori produk dan skala usaha Anda terlebih dahulu.
Perubahan Lain yang Perlu Diketahui
Pemerintah juga menyatakan akan mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia. Seluruh aturan pelaksana PP 42 Tahun 2024 juga harus diselaraskan dengan perubahan terbaru.
Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas Nasional lintas kementerian/lembaga dan asosiasi usaha untuk mengawal masa transisi ini. Bagi importir, pencabutan aturan tersebut dan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal merupakan hal yang perlu dipantau.
Mengapa Tidak Menunggu hingga Mendekati Tenggat?
BPJPH mendorong pelaku usaha memanfaatkan tambahan waktu untuk persiapan, bukan menunda pengurusan sampai mendekati batas akhir. Ada beberapa alasan praktis untuk memulai lebih awal:
- Penelusuran bahan. Seluruh bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong perlu dicek status kehalalannya.
- Penyesuaian proses. Alur produksi, fasilitas, dan pencegahan kontaminasi silang perlu ditinjau.
- Dokumentasi. Pengajuan membutuhkan dokumen dan catatan yang rapi.
- Kesiapan tim. Karyawan, terutama penyelia halal, perlu memahami sistem jaminan produk halal.
Langkah Persiapan Sertifikasi Halal
- Petakan produk dan skala usaha. Tentukan kategori produk dan apakah usaha Anda termasuk mikro, kecil, menengah, atau besar.
- Cek jadwal penahapan yang berlaku. Gunakan sumber resmi BPJPH dan peraturan terbaru.
- Inventarisasi bahan. Catat seluruh bahan beserta pemasoknya.
- Lakukan gap assessment. Bandingkan kondisi usaha saat ini dengan persyaratan jaminan produk halal.
- Susun dokumen dan lengkapi sistem. Siapkan dokumen pendukung dan tetapkan peran penyelia halal.
- Ajukan permohonan sesuai prosedur. Ikuti jalur dan ketentuan yang berlaku untuk kategori usaha Anda.
Pendampingan Sertifikasi Halal bersama KMR Konsultan
PT. Kolaborasi Manajemen Rekacipta (KMR Konsultan) menyediakan layanan pendampingan sertifikasi halal. Berdasarkan informasi di halaman layanan, ruang lingkupnya mencakup gap assessment, training karyawan, pembuatan dokumen, registrasi SIHALAL, pre-audit atau audit, dan laporan setelah audit.
Keputusan penerbitan sertifikat tetap menjadi kewenangan lembaga yang berwenang, bukan KMR. Jadwal proses bergantung pada ruang lingkup dan besaran usaha.
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang masih menyiapkan dasar legalitas produk, tersedia juga Coaching Clinic yang membahas persiapan dokumen sertifikasi halal. Untuk produk pangan, kosmetik, obat tradisional, atau suplemen kesehatan yang membutuhkan izin edar, Anda dapat mempelajari layanan izin edar BPOM.
Diskusikan Persiapan Sertifikasi Halal Usaha Anda
Konsultasikan kategori produk dan kebutuhan usaha Anda bersama tim KMR Konsultan untuk mengetahui ruang lingkup pendampingan yang relevan.
Kesimpulan
Perpanjangan hingga Oktober 2028 memberi ruang persiapan bagi UMK, jasa terkait pangan, produk impor, serta sejumlah kategori obat bahan alam, suplemen, kosmetik, dan barang gunaan. Kewajiban halal tetap berlaku dan jadwalnya berbeda menurut kategori. Memulai persiapan lebih awal membuat proses lebih terencana.
FAQ
Kapan batas akhir kewajiban sertifikasi halal untuk UMK?
Masa penahapan untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari UMK diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.
Apakah kewajiban sertifikasi halal dihapus?
Tidak. BPJPH menegaskan bahwa penyesuaian masa penahapan tidak berarti kewajiban sertifikasi halal dihapus.
Kapan produk impor wajib bersertifikat halal?
Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri, kewajiban dimulai 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.
Apakah semua produk kosmetik dan obat diundur ke 2028?
Tidak semuanya. Kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat bahan alam diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Obat bebas dan obat bebas terbatas mengikuti jadwal 17 Oktober 2029, sedangkan obat keras kecuali psikotropika hingga 17 Oktober 2034.
Bagaimana cara mengetahui jadwal yang berlaku untuk usaha saya?
Identifikasi kategori produk dan skala usaha Anda, lalu cocokkan dengan ketentuan terbaru dari BPJPH. Tim KMR Konsultan dapat membantu mendiskusikan kebutuhan persiapannya.